Webinar Moya Institute, Pakar: KST Terbukti Langgar HAM

Jakarta, iNewsindonesia.com - Rentetan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terjadi belakangan ini mengundang keprihatinan banyak pihak. 

Terkait hal tersebut, pakar internasional sekaligus pemerhati Isu-Isu Strategis Prof Imron Cotan mengungkapkan bahwa selama ini pelanggaran berat justru banyak dilakukan oleh KST Papua. 

Menurut dia, KST sering kali memicu konflik antar sesama Orang Asli Papua (OAP), sehingga memunculkan banyak sekali bentrokan.

“Sebagian besar kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh KSTP bukan oleh aparat keamanan dan juga konflik sosial sesama orang Papua. Jadi mitos jika pelanggaran HAM berat dilakukan oleh aparat keamanan," tuturnya dalam Webinar Moya Institute , Jumat (22/9).

Tidak hanya memicu konflik, KST menurut Prof. Imron juga sering kali memfitnah untuk melancarkan aksi kejinya, termasuk membunuh aktivis kemanusiaan dengan tuduhan bagian dari intelijen.

“Jadi jangan mengambinghitamkan Intel, seperti kasus kemarin aktivis kemanusiaan yang dituduh sebagai Intel,” terangnya .

Mantan Duta Besar Indonesia tersebut juga mengapresiasi sikap resmi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG) beberapa waktu silam yang menolak keanggotaan dari Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (UMLWP) yang dipimpin tokoh separatis Benny Wenda.

“Sudah sebaiknya mereka melakukan evaluasi untuk tidak memperpanjang perjuangannya yang sia-sia dan terbukti kandas dalam KTT MSG kemarin," ujar Prof Imron.

Menurutnya, kelompok negara-negara Melanesia sudah mulai menyadari Indonesia sebagai salah satu negara besar. Dengan volume ekonomi lebih dari 1 Triliun USD, Indonesia itu merupakan leader  di kawasan ASEAN Plus 10.

“Kenyataan itu bahwa memang Indonesia merupakan negara besar dan hebat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Prof Imron.

Senada, Pakar Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Bandung, Prof. Dr. Teuku Rezasyah mendukung keputusan KTT MSG yang menolak keanggotaan UMLWP. 

Menurutnya, upaya untuk melawan kritik Benny Wenda dan organisasi separatis adalah dengan menunjukkan bukti-bukti konkret atas berbagai capaian pembangunan di Papua. 

“Upaya kita menetralisirnya bisa dilakukan dengan menihilkan kritiknya atas Indonesia, yakni tidak ada lagi diskriminasi, tidak benar adanya genosida,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai menilai bahwa masyarakat Papua sangat semangat dalam proses pembangunan nasional saat ini. 

“Setelah DOB direspon oleh Presiden Jokowi dan saat ini terlaksana dengan baik, masyarakat papua sangat semangat dalam pembangunan itu. Bahkan KTT MSG lalu tidak terlalu muncul di masyarakat Papua sendiri," terangnya.

Narasumber lainnya, Politikus Reformasi, Mahfuz Sidik juga mengingatkan pentingnya jalan dialog antar parlemen Indonesia dengan negara-negara Melanesia dalam menyikapi isu Papua. 

“Saya kira dialog bisa kita lakukan dengan pendekatan kerja sama antar parlemen yang sudah ada, di DPR RI kita punya grup kerja sama bilateral, inilah yang harus diaktivasi secara maksimal," jelasnya. Rill/Red