Ketua MPR RI Tegaskan Akan Masifkan Vaksinasi Ideologi Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Cegah Potensi Perpecahan Bangsa

Jakarta, inewsindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peningkatan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI akan terus dilakukan untuk mencegah adanya potensi perpecahan bangsa dari gerakan radikalisme, intoleran dan berbagai serangan ideologi  transnasional. 

Intensitas sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang selama ini dilakukan 2 kali pertahun ditingkatkan menjadi 6 kali. Sosialisasi dilakukan oleh 711 anggota MPR RI, yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Bambang Soesatyo menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memberikan tugas kepada pimpinan MPR RI untuk turun menjangkau 34 provinsi Indonesia. Dari 10 pimpinan MPR RI, masing-masing akan turun ke 3 provinsi. Sementara untuk provinsi yang memiliki otonomi khusus seperti Papua, Papua Barat, dan juga Aceh, akan didatangi secara kolektif oleh pimpinan MPR RI.

Ia menerangkan, pada akhir Januari 2022, MPR RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan, akan melakukan kunjungan kerja ke calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. 

"Selain itu, Rapat Pimpinan MPR RI juga mengagendakan agar kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dilakukan Badan Pengkajian MPR RI bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan bisa selesai pada April 2022. Untuk kemudian dikirimkan kepada para pimpinan partai politik dan DPD. Dilanjutkan dibahas dalam Rapat Gabungan MPR RI, sehingga bisa segera membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) PPHN. Keberadaan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan sangat penting, salah satunya untuk memastikan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya berhenti di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja, melainkan juga dilanjutkan oleh presiden-presiden penggantinya," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pada tahun 2022 nanti MPR RI juga akan kembali memasifkan pembentukan Majelis Syuro Dunia (World Consultative Assembly), yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Pembentukan World Consultative Assembly yang digagas MP.